PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO
  • BERANDA
  • PROFIL PENGADILAN
    • VISI & MISI PERADILAN
    • TUGAS POKOK & FUNGSI
    • WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKILAS SEJARAH
    • PEJABAT DAN HAKIM
    • PEJABAT STRUKTURAL
    • AGENDA KEGIATAN PENGADILAN
    • KONTAK KAMI
    • JENIS-JENIS LAYANAN
    • FOTO GEDUNG
  • INFORMASI UMUM
    • SOP PERADILAN
    • PROGRAM KERJA
    • LAPORAN TAHUNAN
  • LAYANAN PUBLIK
    • STANDAR & MAKLUMAT PELAYANAN
    • FASILITAS PUBLIK
    • STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK
    • PETUGAS INFORMASI PTSP
    • PELAYANAN INFORMASI
      • PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI
      • HAK PEMOHON INFORMASI
      • PROSEDUR KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI
      • BIAYA INFORMASI
      • CONTOH FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI
      • LAPORAN AKSES INFORMASI
      • PRODUK LAYANAN
      • JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
      • EAC MANDIRI
    • SISTEM PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI (SIWAS)
    • PROSEDUR PENGADUAN
      • PROSEDUR TATA CARA PENGADUAN
      • HAK PELAPOR ADUAN
      • REKAPITULASI PENGADUAN
      • FORMULIR PENGADUAN
      • SYARAT - SYARAT PENGADUAN
      • PENYAMPAIAN PENGADUAN
      • WAKTU PENYELESAIAN
      • PENYELESAIAN PENGADUAN
    • KODE ETIK HAKIM
    • DAFTAR NAMA PEJABAT PENGAWAS
    • HUKUMAN DISIPLIN
    • PENGAWASAN
      • PEDOMAN PENGAWASAN
      • TEMUAN HAWASBID
      • TEMUAN HATIWASDA
      • TEMUAN BAWAS
      • TINDAK LANJUT LAPORAN
      • TINDAK LANJUT PELANGGARAN
      • REKAP PELANGGARAN
    • PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
    • PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT
  • KEPANITERAAN
    • SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
    • LAYANAN e-Court
    • PUTUSAN/PENETAPAN
      • DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      • DIREKTORI SATKER 2018
      • DIREKTORI SATKER 2017
    • PERSYARATAN BERPERKARA
    • PROSEDUR BERPERKARA
      • PERKARA TINGKAT PERTAMA
      • PERKARA TINGKAT BANDING
      • PERKARA TINGKAT KASASI
      • PERKARA TINGKAT PK
    • HAK PENCARI KEADILAN
    • AGENDA SIDANG
      • HAK-HAK POKOK PERSIDANGAN
      • TATA TERTIB PERSIDANGAN
    • LAYANAN MEDIASI
      • HAKIM MEDIATOR
    • STATISTIK PERKARA
    • INFO PERKARA
      • DAFTAR PANGGILAN GHAIB
      • PENCARIAN DETAIL PERKARA
      • REGISTER PERKARA
        • PERDATA GUGATAN
        • PERDATA PERMOHONAN
        • JINAYAH
      • BIAYA PERKARA
        • BIAYA PROSES BERPERKARA
        • BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN
        • CEK RADIUS PERKARA
        • HITUNG OTOMATIS BIAYA PANJAR
        • DELEGASI/TABAYYUN
        • SK RADIUS
        • SK PANJAR KETUA PA
      • PROSES PENANGANAN PERKARA
      • PENGUNAAN BIAYA PERKARA
      • PENGAMBILAN PRODUK PENGADILAN
    • LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR
    • HAK HAK PARA PIHAK
      • HAK BANTUAN HUKUM
      • KEBERDAAN POSBAKUM
      • BERPERKARA SECARA PRODEO
      • HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
    • GUGATAN SEDERHANA
    • PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN
  • KESEKRETARIATAN
    • PROFIL HAKIM DAN PEGAWAI
    • STATISTIK KEPEGAWAIAN
    • LAPORAN LHKPN
    • LAPORAN LHKASN
    • LAPORAN KEUANGAN & SURAT
      • DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
      • LAPORAN REALISASI ANGGARAN
      • CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
      • NERACA KEUANGAN
      • LAPORAN REALISASI PNBP
      • PERSURATAN
        • INFORMASI SELEKSI PENERIMAAN HAKIM / PEGAWAI
        • ANGGARAN/DIPA
        • SURAT MENYURAT
          • SURAT MASUK
          • SURAT KELUAR
    • ASET & INVENTARIS
      • RINGKASAN ASET & INVENTARIS
      • GAMBAR SARANA & PRASARANA
    • PENGADAAN BARANG & JASA
    • SAKIP
      • RENCANA STRATEGIS PENGADILAN
      • RENCANA KERJA TAHUNAN
      • RENCANA AKSI KINERJA
      • PERJANJIAN KINERJA
      • Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Reviu IKU
      • LAPORAN KINERJA (LKJIP)
      • LAPORAN RKA-KL
      • SPIP
    • UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN
    • PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKTARIATAN
    • PETA SITUS
  • PUBLIKASI
    • ARSIP BERITA
    • ARSIP PENGUMUMAN
    • ARSIP MULTIMEDIA
    • ARSIP HASIL PENELITIAN
    • ARSIP SURAT PERJANJIAN PIHAK KETIGA (MoU)
    • REGULASI/ATURAN
      • PERUNDANG-UNDANGAN
      • PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
      • SURAT EDARAN MARI
      • FATWA MAHKAMAH AGUNG
      • PERTIMBANGAN DAN NASEHAT
      • HASIL RAKERNAS
      • INFORMASI DAN KEBIJAKAN
      • PENGELOLAAN ORGANISASI
    • ARSIP ARTIKEL
    • LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYRAKAT
  • INFORMASI LAINNYA
    • STATISTIK KUNJUNGAN WEBSITE
    • TAUTAN TERKAIT
    • UCAPAN SELAMAT/DUKA CITA
    • TAUTAN SITUS SOSIAL MEDIA
      • YouTube
      • Instagram
      • Facebook
      • WhatsApp Pelayanan Informasi
  • BERANDA
  • PROFIL PENGADILAN
    • VISI & MISI PERADILAN
    • TUGAS POKOK & FUNGSI
    • WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKILAS SEJARAH
    • PEJABAT DAN HAKIM
    • PEJABAT STRUKTURAL
    • AGENDA KEGIATAN PENGADILAN
    • KONTAK KAMI
    • JENIS-JENIS LAYANAN
    • FOTO GEDUNG
  • INFORMASI UMUM
    • SOP PERADILAN
    • PROGRAM KERJA
    • LAPORAN TAHUNAN
  • LAYANAN PUBLIK
    • STANDAR & MAKLUMAT PELAYANAN
    • FASILITAS PUBLIK
    • STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK
    • PETUGAS INFORMASI PTSP
    • PELAYANAN INFORMASI
      • PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI
      • HAK PEMOHON INFORMASI
      • PROSEDUR KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI
      • BIAYA INFORMASI
      • CONTOH FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI
      • LAPORAN AKSES INFORMASI
      • PRODUK LAYANAN
      • JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
      • EAC MANDIRI
    • SISTEM PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI (SIWAS)
    • PROSEDUR PENGADUAN
      • PROSEDUR TATA CARA PENGADUAN
      • HAK PELAPOR ADUAN
      • REKAPITULASI PENGADUAN
      • FORMULIR PENGADUAN
      • SYARAT - SYARAT PENGADUAN
      • PENYAMPAIAN PENGADUAN
      • WAKTU PENYELESAIAN
      • PENYELESAIAN PENGADUAN
    • KODE ETIK HAKIM
    • DAFTAR NAMA PEJABAT PENGAWAS
    • HUKUMAN DISIPLIN
    • PENGAWASAN
      • PEDOMAN PENGAWASAN
      • TEMUAN HAWASBID
      • TEMUAN HATIWASDA
      • TEMUAN BAWAS
      • TINDAK LANJUT LAPORAN
      • TINDAK LANJUT PELANGGARAN
      • REKAP PELANGGARAN
    • PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
    • PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT
  • KEPANITERAAN
    • SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
    • LAYANAN e-Court
    • PUTUSAN/PENETAPAN
      • DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      • DIREKTORI SATKER 2018
      • DIREKTORI SATKER 2017
    • PERSYARATAN BERPERKARA
    • PROSEDUR BERPERKARA
      • PERKARA TINGKAT PERTAMA
      • PERKARA TINGKAT BANDING
      • PERKARA TINGKAT KASASI
      • PERKARA TINGKAT PK
    • HAK PENCARI KEADILAN
    • AGENDA SIDANG
      • HAK-HAK POKOK PERSIDANGAN
      • TATA TERTIB PERSIDANGAN
    • LAYANAN MEDIASI
      • HAKIM MEDIATOR
    • STATISTIK PERKARA
    • INFO PERKARA
      • DAFTAR PANGGILAN GHAIB
      • PENCARIAN DETAIL PERKARA
      • REGISTER PERKARA
        • PERDATA GUGATAN
        • PERDATA PERMOHONAN
        • JINAYAH
      • BIAYA PERKARA
        • BIAYA PROSES BERPERKARA
        • BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN
        • CEK RADIUS PERKARA
        • HITUNG OTOMATIS BIAYA PANJAR
        • DELEGASI/TABAYYUN
        • SK RADIUS
        • SK PANJAR KETUA PA
      • PROSES PENANGANAN PERKARA
      • PENGUNAAN BIAYA PERKARA
      • PENGAMBILAN PRODUK PENGADILAN
    • LAPORAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR
    • HAK HAK PARA PIHAK
      • HAK BANTUAN HUKUM
      • KEBERDAAN POSBAKUM
      • BERPERKARA SECARA PRODEO
      • HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN
    • GUGATAN SEDERHANA
    • PEDOMAN PENGELOLAAN KEPANITERAAN
  • KESEKRETARIATAN
    • PROFIL HAKIM DAN PEGAWAI
    • STATISTIK KEPEGAWAIAN
    • LAPORAN LHKPN
    • LAPORAN LHKASN
    • LAPORAN KEUANGAN & SURAT
      • DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
      • LAPORAN REALISASI ANGGARAN
      • CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
      • NERACA KEUANGAN
      • LAPORAN REALISASI PNBP
      • PERSURATAN
        • INFORMASI SELEKSI PENERIMAAN HAKIM / PEGAWAI
        • ANGGARAN/DIPA
        • SURAT MENYURAT
          • SURAT MASUK
          • SURAT KELUAR
    • ASET & INVENTARIS
      • RINGKASAN ASET & INVENTARIS
      • GAMBAR SARANA & PRASARANA
    • PENGADAAN BARANG & JASA
    • SAKIP
      • RENCANA STRATEGIS PENGADILAN
      • RENCANA KERJA TAHUNAN
      • RENCANA AKSI KINERJA
      • PERJANJIAN KINERJA
      • Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Reviu IKU
      • LAPORAN KINERJA (LKJIP)
      • LAPORAN RKA-KL
      • SPIP
    • UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN
    • PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKTARIATAN
    • PETA SITUS
  • PUBLIKASI
    • ARSIP BERITA
    • ARSIP PENGUMUMAN
    • ARSIP MULTIMEDIA
    • ARSIP HASIL PENELITIAN
    • ARSIP SURAT PERJANJIAN PIHAK KETIGA (MoU)
    • REGULASI/ATURAN
      • PERUNDANG-UNDANGAN
      • PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
      • SURAT EDARAN MARI
      • FATWA MAHKAMAH AGUNG
      • PERTIMBANGAN DAN NASEHAT
      • HASIL RAKERNAS
      • INFORMASI DAN KEBIJAKAN
      • PENGELOLAAN ORGANISASI
    • ARSIP ARTIKEL
    • LAPORAN SURVEY KEPUASAAN MASYRAKAT
  • INFORMASI LAINNYA
    • STATISTIK KUNJUNGAN WEBSITE
    • TAUTAN TERKAIT
    • UCAPAN SELAMAT/DUKA CITA
    • TAUTAN SITUS SOSIAL MEDIA
      • YouTube
      • Instagram
      • Facebook
      • WhatsApp Pelayanan Informasi
  • Beranda
  • Halaman
  • Tata Cara Keberatan Layanan Informasi

Tata Cara Keberatan Layanan Informasi

Tata Cara Keberatan

 

  1. Syarat dan Prosedur Pengajuan
    1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
      1. Adanya penolakan atas permohonan informasi;
      2. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
      3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
      4. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
      5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
      6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
      7. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.
    2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.
  2. Registrasi
    1. Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan (Format Formulir Keberatan dalam Lampiran IX).
    2. Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
    3. Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan (Format Register Keberatan dalam Lampiran X) dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.
  3. Tanggapan Atas Keberatan
    1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
    2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :
      1. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
      2. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
      3. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut :
        • Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.
        • Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbanganyang jelas;
        • Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;
        • Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;
        • Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi (Format Surat Tanggapan Atas Keberatan dalam Lampiran XI).
    3. Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

Pencarian

Info Populer

  • SOSIALISASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI PENGADILAN AGAMA MOROTAI TAHUN 2019 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI WBK DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI WBBM
  • Informasi Seputar Penyelesaian Gugatan Sederhana
  • Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
  • MoU Kerjasama Resmi Ditandatangai, PA Morotai Siap Terima Perkara Secara Online
  • Ini Dia Petunjuk Teknis Pelaksanaan E-Test Ekonomi Syariah Badan Peradilan Agama Tahun 2019
  • HUT KORPRI Ke-47 PA Morotai, Presiden Amanatkan 4 Hal
  • Kultum Ramadhan Series : Nikmat sehat dan Nikmat waktu luang serta golongan orang yang berpuasa
  • PA Morotai Juara 1 Nasional Lomba Pengelola Data dan E Doc ABS

Agenda Kegiatan

  • Upacara Memperingati HUT Mahkamah Agung RI ke 80
  • Upacara Memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI ke 80
  • Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II
  • Tahun Baru Islam
  • Idul Adha 1446 H

Facebook

Waktu Jam Kerja

Senin - Kamis 08.00 - 16.30

Khusus Jum'at 08.00 - 17.00

Hubungi Kami!

0924-2623536

Email Kami!

[email protected]

Aplikasi Online
  • Daftar Perkara Online E-Court
  • Komunikasi Data Nasional
  • SIKEP Mahkamah Agung
  • Sipermari Mahkamah Agung RI
  • Sistem Informasi MARI
  • Sistem Penelusuran Perkara
  • Perpustakaan Digital MA - RI
  • JDIH
Link Pusat
  • Mahkamah Agung RI
  • Badan Peradilan Agama
  • Litbang Diklat Kumdil
  • Badan Peradilan Umum
  • Ditjen Militer & TUN
  • Badan Pengawasan
Link Daerah
  • Pemkab Halmahera Utara
  • Kejaksaan Negeri Halmahera Utara
  • Pengadilan Negeri Tobelo
  • Polres Halmahera Utara
  • Kemenag Halmahera Utara
  • Pemkab Pulau Morotai
Link PA Wilayah PTA
  • Pengadilan Tinggi Agama Malut
  • Pengadilan Agama Ternate
  • Pengadilan Agama Soasio
  • Pengadilan Agama Labuha

Copyright Sub Bagian TI PA Morotai © 2021. Powered By CAHKREATIF.COM

w3 validator w3 validator